Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, mengancam akan keluar dari badan persatuan dunia PBB setelah mendapat teguran keras dari aktivis hak asasi manusia PBB agar mengakhiri pembunuhan di luar hukum yang mengatasnamakan perang melawan kejahatan.
Mr Duterte menuduh PBB telah ikut "campur tangan dalam kedaulatan" Negara Filipina, ketika dirinya dikritik mengenai gerakan anti-kejahatannya.
Dalam konferensi pers selama dua jam pada hari Minggu, Duterte mengatakan jika PBB benar-benar menjalankan tugasnya, seharusnya ia (PBB) mampu menghentikan semua perang dan pembunuhan.
"Kapan PBB pernah benar-benar bisa bersatu? Mereka tidak bisa mengendalikan Amerika. Mereka tidak bisa mengendalikan Rusia. Mereka tidak bisa mengendalikan pengeboman ... “
"Masalah (dengan PBB) memungkinkan untuk memulai sebuah perang, tetapi tidak tahu bagaimana mengakhirinya," katanya, mengacu pada konflik di Irak dan Suriah.
Pakar hukum Anda (PBB) datang ke sini untuk menghadap Saya, kemudian membuat tuduhan ... saya akan menunjukkan statistik (grafik kejahatan), dan saya akan memegang jari Anda dan mengajarkan bagaimana caranya menghitung.
Pada bulan Juni, Sekjen PBB Ban Ki-moon mengutuk Mr Duterte atas kasus pembunuhan di luar hukum yang berlaku terhadap para pengedar dan pemakai narkoba selama mulai menjabat sebagai Presiden, mereka menyebut bahwa perbuatan tersebut merupakan "ilegal dan pelanggaran hak-hak dasar kebebasan kemanusiaan"
Presiden Filipina mengatakan ia merasa tidak dihormati atas pernyataan PBB itu tanpa mengkonfirmasi dirinya terlebih dahulu.
"Anda tidak seharusnya memberikan pernyataan **** terhadap negara ... Anda telah melewati protokol yang seharusnya dilakukan untuk menghormati (pejabat Negara), dan Anda (meng)ingin(kan) saya (untuk) menghormati Anda?" dia berkata.
Presiden Filipina itupun menanbahkan bahwa Negaranya mungkin akan meninggalkan PBB, bahkan mencoba membentuk sebuah organisasi internasional sendiri sebagai saingan PBB yang ada saat ini.
"Saya akan mengundang semua orang. Saya kemungkinan akan mengundang China, dan Negara-Negara di Afrika," katanya.
Kepala Kepolisian Filipina, Ronald de la Rosa pada pekan lalu mengatakan bahwa semenjak Mr Duterte menjabat pada 30 Juni 2016, lebih dari 1.000 pengedar dan pecandu narkoba telah tewas ditangan penegak hukum maupun di tangan warga yang dirahasiakan namanya.
Pada konferensi pers di kota asalnya Davao, Mr Duterte mengatakan ia tidak mendengar PBB mengungkapkan kemarahan yang sama atas penembakan polisi kulit hitam di Amerika Serikat seperti pembunuhan ‘di luar hukum’ yang dilakukannya di Filipina.
Duterte mengeluhkan bahwa pejabat PBB tidak peka memahami bagaimana ‘pandemik’ masalah obat-obatan terlarang di Negara Filipina.
"Mereka terpengaruh oleh LSM, berita koran dan kritikus. Semua yang mereka lakukan cuma membaca editorial," katanya.
Pada hari Kamis, Agnes Callamard berkata "Melawan perdagangan obat terlarang bukan berarti membebaskan pemerintah dari hukum internasional dan tidak melindungi pejabat negara atau orang lain dari tanggung jawab untuk (melakukan) pembunuhan (secara) ilegal"
Sehari kemudian, dalam akun Twitternya dia menuliskan "undangan diterima" penasihat hukum Mr Duterte, Salvador Panelo ini memintanya untuk melihat sendiri situasi di lapangan.
Namun apa yang dituliskan Agnes melalui akun Twitternya itu bertolak belakang dengan sebuah pernyataan yang disampaikan oleh juru bicara kepresidenan Filipina Ernesto Abella, ia mengatakan "Belum ada perpanjangan undangan apapun kepada siapapun, termasuk PBB, untuk melihat urusan dalam negeri"
Demikian trend berita berjudul Presiden Filipina Dibuat ‘Gerah’ PBB dan Mengancam Akan Keluar yang dikutip dari straitstimes.com dengan judul asli Duterte threatens to leave UN for slamming crime war. Sekian
0 comments